Kategori: Artikel Website Desa

Desa Pujon Kidul adalah sebuah desa Indah yang berada di Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang Jawa Timur. Potensi wisata alam yang dikemas dan poles dengan sangat kreatif membuat desa ini menjadi tujuan pecinta wisata baru di Indonesia.

Kreatifitas desa ini dalam memajukan wisata telah diakui secara nasional. Keberhasilan mereka dalam menggunakan dana dari pemerintah dengan membangun BUMDES sangat berhasil dan menjadi percontohan nasional.

Desa Pujon Kidul ini terletak di sisi barat, melewati Kota Batu bila Dolaners berangkat dari Kota Malang. Jarak yang ditempuh dari pusat kota sekitar 30 kilometer, dengan waktu perjalanan sekitar 1,5 jam. Waktu yang tidak terasa karena anda akan mendapati pemandangan obyek wisata yang sangat instgramable banget di sini. Berikut beberapa foto yang kami dapat dari www.dolandolen.com

1. Desa Wisata Pujon Kidul di Kabupaten Malang, Destinasi yang Lagi Hits Saat Ini

Desa Pujon Kidul. Lokasi desa ini terletak di sisi barat, melewati Kota Batu bila Dolaners berangkat dari Kota Malang. Jarak yang ditempuh dari pusat kota sekitar 30 kilometer, dengan waktu perjalanan sekitar 1,5 jam.

Desa Wisata Pujon Kidul menawarkan berbagai kegiatan, seperti petik sayur, outbound, camping, belajar membuat biogas, mengolah susu, atau beternak. Memang kegiatan-kegiatan ini harus by appointment, sih. Jadi jangan ngasal dateng trus ujug-ujug masuk ke kandang sapi warga, ya!

2. Cafe Sawah, Kuliner yang Instagenik di Pujon Kidul

Trus yang bisa didatengin sambil lalu, layaknya pit stop gitu, apa? Cafe Sawah. Bisa dibilang, tempat makan ini lagi hits di seantero Malang Raya. Habisnya, instagenik banget!

Namanya aja Cafe Sawah, jadi lokasinya ya di sekitar sawah padi dengan Gunung Dorowati menjadi latar belakang di kejauhan. Jika Dolaners termasuk orang yang kuat iman gak gampang selfie, pasti rontok deh kalau lihat pemandangan seperti ini.

3. Back to Nature, Makan di Tengah Sawah

Konsepnya outdoor, jadi Cafe Sawah ini terdiri dari beberapa saung atau gazebo yang tersebar. Beberapa tempat makan dipisahkan oleh petak-petak sawah padi. Sawah beneran loh, ya!

Menikmati semangkuk bakso atau seporsi nasi jagung di tengah alam terbuka, berbaur dengan aroma sawah, adalah suasana yang langka di perkotaan. So, resapi dalam-dalam sensasinya.

4. Suka Bunga? Boleh Lihat, Tak Boleh Petik

Udara Pujon yang sejuk, jelas bersahabat baik dengan bunga. Buwanyak banget! Rasanya gemeesss pingin ambil dan bawa pulang. Eits. Gak boleh, ya!

Lewat aja ya, Dolaners. Selfie? Boleh. Kalau mau bunganya, beli saja di penjual bunga yang jumlahnya tak terhitung lagi mulai dari kawasan Pujon, Kota Batu, hingga Kota Malang.

5. Surga Narsis Berlatar Belakang Alam

Perut udah kenyang, kini saatnya mengembangkan senyum lebar menghadap kamera. Latar belakang seperti ini sulit dijumpai di kafe manapun di Malang Raya.

Perpaduan bunga, sawah, kebun, dan gunung yang menemani dalam satu frame bakal jadi konsep selfie yang hits. Mengabadikan momen romantis bersama pasangan? Bisa juga.

6. Family Time yang Mengesankan di Pujon Kidul

Tak cuma menyediakan spot selfie yang menarik, Cafe Sawah juga menghadirkan hiburan yang gak kalah seru buat si kecil dan keluarga tercinta.

Lokasinya yang berada di alam terbuka dan cukup luas, playground Cafe Sawah bisa buat lari-lari sepuasnya. Ngasih makan ikan, mencari kodok, atau menemukan belalang akan jadi pengalaman seru buat anak-anak.

7. Mampir ke Texas di Pujon Kidul, the Roudh 78

Ini dia, destinasi baru yang menyusul hitsnya Cafe Sawah. The Roudh 78, apapun itu artinya. Yang jelas, lokasinya berdekatan dengan Cafe Sawah, jadi Dolaners gak perlu pindah parkir ataupun bayar tiket masuk lagi.

The Roudh 78 menawarkan berbagai kegiatan fisik yang seru. Semacam pasangan Yang dari si Yin Cafe Sawah. Emang kesannya maskulin gitu, kalau dibandingkan sama Cafe Sawah yang manis.

8. Back to Water, Makan dekat Kolam Ikan

Menu-menu makanan di the Roudh 78 ya sama saja dengan di Cafe Sawah. Sama-sama dikelola oleh warga Desa Pujon Kidul juga.

Bedanya, saung-saung atau jajaran gazebo di the Roudh 78 ini tak berdekatan dengan sawah padi. Tapi… berdekatan dengan kolam ikan, yang luasnya udah mirip sungai saja.

9. Tak Kalah Instagenik, the Roudh 78

Yup, gak kalah instageniknya sama Cafe Sawah. Dolaners bisa dapet foto-foto super kece di the Roudh 78. Temanya ala-ala Texas, gitu. Jadi unik, kan?

Didominasi oleh bangunan kayu yang bergaya rustic, the Roudh 78 punya tema yang bener-bener beda dari Cafe Sawah. Nyaris gak ketebak kalau mereka tetanggaan.

10. Seru-Seruan Off Road di the Roudh 78

Kaya dengan kegiatan fisik, Dolaners bisa menghabiskan energi dengan main off road di the Roudh 78. Armadanya udah disiapin, berupa Jeep tempur yang emang siap tempur.

Tentunya, bertempur di rute off road, ya. Siap muter-muter sekitar Pujon Kidul? Kalau energi udah habis, balik lagi makan ke kafe sebelah.

11. Horse Riding di the Roudh 78

Kurang tertarik sama kuda besi? Bagaimana dengan kuda beneran? Yup, ada kuda-kuda yang bisa dicobain di the Roudh 78. Gak cuma buat orang dewasa, anak-anak juga boleh, kok.

Tak cuma nyobain sensasi naik kuda, Dolaners juga boleh tanya-tanya tentang bagaimana merawat kuda dengan baik dan benar. Kali aja, besok-besok punya kuda sendiri di rumah. Iya, kan?

12. Hiking ke Kawasan Coban di Pujon Kidul

Mau kegiatan fisik yang lebih menantang? Cobain hiking. Bukan ke puncak gunung, tapi kali ini cuma jalan-jalan ke air terjun atau coban di Pujon Kidul.

Hmm… Cuma? Yaa apapun lah, intinya Dolaners kudu jalan, dan melalui medan berbukit-bukit yang tak bisa dibilang mudah. Bahkan dianjurkan, pake guide warga asli Desa Pujon Kidul. Ke mana?

Tujuan pertama adalah Coban Sumber Pitu. Air terjun ini udah cukup hits, jadi track-nya juga udah lumayan. Mmm… Maksudnya, udah dilewati orang.

Keunikan Coban Sumber Pitu adalah pada aliran air terjunnya. Terdapat beberapa aliran air terjun yang seakan tertambat pada lerengnya. Seperti namanya, mirip sumber air di tujuh spot berbeda.

Destinasi kedua adalah Coban Manan, yang lokasinya lebih mblusuk daripada Coban Sumber Pitu. Highly suggested, Dolaners ajak satu atau dua warga Desa Pujon Kidul kalau mau ke Coban Manan.

Berikut daftar 416 kabupaten di Indonesia per 2019. Daftar berikut bersifat final terbarui sampai dengan Juli 2018. Jumlah kabupaten, kecamatan dan desa/kelurahan di Indonesia sudah banyak berkembang dari tahun 2009, awal daftar ini dibuat, dan pemekaran daerah baru berhenti sementara tahun 2017. Saat ini, Juli 2018, Indonesia memiliki 416 kabupaten, 98 kotamadya, 7.094 kecamatan, 8.480 kelurahan, dan 74.957 desa.

Pengawalan Keuangan Desa dengan Aplikasi SISKEUDES

MEMPERSEMBAHKAN

APLIKASI SISTEM  KEUANGAN DESA (SISKEUDES) 

DALAM RANGKA MENGAWAL PROGRAM PRIORITAS PEMERINTAH  (NAWA CITA) :  

“Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa  dalam kerangka Negara Kesatuan”

SEJARAH  SISKEUDES

Pengembangan Aplikasi Sistem  Desa telah dipersiapkan sejak awal dalam rangka mengantisipasi penerapan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Persiapan ini selaras dengan adanya perhatian yang lebih dari Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat RI maupun Komisi Pemberantasan Korupsi. Launching aplikasi yang telah dilaksanakan pada tanggal 13 Juli 2015 merupakan jawaban atas pertanyaan pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XI tanggal 30 Maret 2015, yang menanyakan kepastian waktu penyelesaian aplikasi yang dibangun oleh BPKP, serta memenuhi rekomendasi KPK-RI untuk menyusun sistem keuangan desa bersama dengan Kementerian Dalam Negeri.

Aplikasi tata kelola keuangan desa ini pada awalnya dikembangkan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat sebagai proyek percontohan di lingkungan BPKP  pada bulan Mei 2015.   Aplikasi ini telah diimplementasikan secara perdana di Pemerintah Kabupaten Mamasa pada bulan Juni 2015.

Keberhasilan atas pengembangan aplikasi ini selanjutnya diserahkan kepada Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaran Keuangan Daerah setelah melewati tahapan Quality Assurance (QA) oleh Tim yang telah ditunjuk.

Terhitung mulai tanggal 13 Juli 2015 pengembangan aplikasi keuangan desa ini telah diambil alih penanganan sepenuhnya oleh Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP Pusat di Jakarta.

Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) merupakan aplikasi yang dikembangkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa.

Fitur-fitur yang ada dalam Aplikasi Pengelolaan Keuangan Desa dibuat sederhana dan user friendlysehingga memudahkan pengguna dalam mengoperasikan aplikasi SISKEUDES.

Dengan proses penginputan sekali sesuai dengan transaksi yang ada, dapat menghasilkan output berupa dokumen penatausahaan dan laporan-laporan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, antara lain:

1. Dokumen Penatausahaan:

2. Bukti Penerimaan;

3. Surat Permintaan Pembayaran (SPP);

4. Surat Setoran Pajak (SSP);

5. Dan dokumen-dokumen lainnya

6. Laporan-laporan:

7. Laporan Penganggaran (Perdes APB Desa, RAB, APB Desa per sumber dana);

8. Laporan Penatausahaan (Buku Kas Umum, Buku Bank, Buku Pajak, Buku Pembantu, dan Register

KELEBIHAN APLIKASI SISKEUDES

1. Sesuai Peraturan

2. Memudahkan Tatakelola Keuangan Desa

3. Kemudahan Penggunaan Aplikasi

4. Dilengkapi dengan Sistem Pengendalian Intern (Built-in Internal Control)

5. Didukung dengan Petunjuk Pelaksanaan Implementasi dan Manual Aplikasi

RENCANA PENGEMBANGAN

Kompilasi Laporan Keuangan Desa sebagai lampiran Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

1. Cash Management System

2. Fasilitasi Pengadaan Barang dan Jasa

3. Fasilitasi Perhitungan Pajak

4. Penambahan Fitur Standar Harga

SEKILAS TENTANG KEUANGAN DESA

Dengan telah disahkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diberikan kesempatan yang besar untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri, termasuk pengelolaan keuangannya, serta melaksanakan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa.

Implementasi UU Nomor 6 tentang Desa ini selaras dengan Program Pembangunan Nasional yang tertuang dalam RPJM Nasional 2015-2019 yaitu “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan DESA dalam kerangka NKRI”. Sebagai tindak lanjutnya, dalam APBN-P 2015 telah dialokasikan Dana Desa sebesar ± Rp 20,776 triliun untuk 74.093 desa yang tersebar di Indonesia, dan pada tahun-tahun berikutnya akan terus bertambah bahkan akan mencapai lebih dari 1 milyar untuk tiap desa.

Selain Dana Desa tersebut, sesuai UU Nomor 6 tentang Desa pasal 72, desa juga mengelola keuangan yang berasal dari Pendapatan Asli Desa dan Pendapatan Transfer lainnya berupa Alokasi Dana Desa (ADD); Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota; dan Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi/Kabupaten/Kota.

Selain itu pemerintah desa diharapkan untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa.

Begitu besar peran yang diterima oleh desa, tentunya disertai dengan tanggung jawab yang besar pula. Oleh karena itu pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas mengingat dalam pengelolaan keuangan desa tersebut, pemerintah desa dituntut membuat beberapa laporan, yaitu:

1.  Laporan ke Bupati/Walikota:

a. Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa (Semesteran)

b. Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Realisasi Pelaksanaan APB Desa (Tahunan)

c. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan (LPP) Desa Tahunan dan LPP Desa akhir Masa Jabatan

d. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa (APBN) per Semester untuk dikompilasi dan dilaporkan ke Menteri Keuangan

e. Laporan Kekayaan Milik Desa (Tahunan)

2.  Laporan ke Badan Permusyawaratan Desa (BPD):

Laporan Keterangan Penyelenggaran Pemerintahan Desa terdiri dari Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa dan Laporan Kekayaan Milik Desa         (Tahunan). 

PENGAWALAN KEUANGAN DESA

Tujuan :

1. Memastikan seluruh Ketentuan dan Kebijakan dalam implementasi UU Desa khususnya keuangan dan pembangunan desa dapat dilaksanakan dengan baik  untuk seluruh Tingkatan Pemerintah

2. Pemerintah desa dapat melaksanakan siklus pengelolaan keuangan desa secara akuntabelmulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan

Ruang Lingkup :

Kebijakan keuangan dan pembangunan desa beserta implementasinya

Tahap pertama yang dilakukan sebelum melakukan pengawalan pengelolaan keuangan desa,  dapat dapat diidentifikasi titik-titik kritis di tingkat pemerintahan maupun dalam proses pengelolaan keuangannya, sebagai berikut:

1.  Tingkat Pemerintahan:

a.    Pemerintah Pusat:

1) Koordinasi antara Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan Kementerian Keuangan.

2) Sinkronisasi Peraturan Pelaksanaan antar Kementerian

3) Peraturan Pelaksanaan yang belum mendukung, misal Perpajakan dan PBJ.

b.  Pemerintah Provinsi:

1)  Pembinaan dan Pengawasan

2) Fasilitasi pendampingan

c. Pemerintah Kabupaten/Kota:

1) Kebijakan penghitungan alokasi: Dana Desa (APBN), Alokasi Dana Desa (APBD Kabupaten/Kota) dan Bagi Hasil Retribusi/Pajak Daerah

2) SDM (Kecamatan, Inspektorat, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD), Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD))

3)    Kebijakan PBJ Desa  dan Pengelolaan Keuangan Desa

d. Pemerintah Desa:

1) SDM Kepala Desa, perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

2) Sarana dan Prasarana Desa

3) Kebijakan  tingkat Desa

2.  Proses Pengelolaan Keuangan Desa

a.     Perencaanaan:

1)  Keselarasan Perencanaan dalam RPJM dan RKP Desa dengan program Pemerintah Pusat (Kementerian/Lembaga),  Pemerintah Provinsi dan                 Pemerintah Kabupaten/Kota

2)  Tingkat Partisipasi BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa, RW dan RT.

3)   Kualitas RKP Desa

b.  Penganggaran:

1)  Penyusunan APB Desa

2)  Harmonisasi Kepala Desa & BPD

3)  Evaluasi APB Desa oleh Kecamatan

c.  Pelaksanaan:

1)  Pengadaan Barang/Jasa

2)  Kewajiban Perpajakan

3)  Kewenangan Kepala Desa yang besar

d.   Penatausahaan:

1)   Administrasi pembukuan

2)   Cara peng-SPJ-an

3)   Pencatatan kekayaan desa

4)  Konsep Belanja Modal dan Belanja Barang yang masih rancu

e.  Pelaporan dan Pertanggungjawaban:

1) Jumlah Laporan yang harus dibuat

2) Standar Pelaporan

f.  Pengawasan:

1)  Efektifitas pengawasan

2)  Kesiapan aparat pengawasan, khususnya APIP Kabupaten/Kota

Pemberian dana ke desa yang begitu besar, jumlah pelaporan yang beragam serta adanya titik-titik kritis dalam pengelolaan keuangan desa  tentunya menuntut tanggung jawab yang besar pula oleh Aparat Pemerintah Desa. Oleh karena itu Pemerintah Desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan sehingga terwujud tata kelola pemerintahan desa yang baik (Good Village Governance).

Untuk dapat menerapkan prinsip akuntabilitas tersebut, diperlukan berbagai sumber daya dan sarana pendukung, diantaranya sumber daya manusia yang kompeten serta dukungan sarana teknologi informasi yang memadai dan dapat diandalkan.

Namun demikan, dilihat dari kondisi SDM Desa yang belum memadai, banyak pihak mengkhawatirkan dalam pelaksanaan UU Desa ini. Terdapat risiko-risiko yang yang harus diantisipasi agar tidak terjadi apa yang dikhawatirkan tersebut.

Kendala lainnya yaitu desa belum memiliki prosedur serta dukungan sarana dan prasarana dalam pengelolaan keuangannya, serta belum kritisnya masyarakat atas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa. Besarnya dana yang harus dikelola jangan sampai menjadi bencana khususnya bagi aparatur pemerintah desa. Fenomena pejabat daerah yang tersangkut kasus hukum jangan sampai terulang kembali dalam skala pemerintahan desa. Aparatur Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus memiliki pemahaman atas peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya, serta memiliki kemampuan untuk melaksanakan akuntansi dan atau pembukuan. Oleh karena itu, sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 6 tentang Desa, Pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Pemerintah Provinsi,  Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kecamatan  diharapkan dapat lebih mengefektifkan perannya masing-masing dalam melakukan pengawasan dan pembinaan dalam pengelolaan keuangan desa ini.

Peran APIP Dalam Pengawalan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Dari hal-hal tersebut diatas dalam implementasi UU No.6 tahun 2014 tentang Desa, APIP memiliki peran penting dalam pengawalan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, baik dari sisi Assurancemaupun Konsultansi. Hal tersebut sejalan dengan amanat dalam PP 60 tahun 2008, yang menyatakan bahwa aparat pengawasan intern pemerintahmelakukan pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraanSPIP.

Dari identifikasi titik-titik kritis tersebut dapat dilakukan beberapa langkah pengawalan sesuai peran masing-masing APIP ditingkat Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah kabupaten/Kota, sebagai berikut:

1.  Kementerian/Lembaga:

a.Memberikan atensi perlunya adanya koordinasi antar Kementerian/Lembaga yang berkepentingan dalam implementasi UU No. 6 tahun 2014, khususnya sinkronisasi peraturan dan petunjuk pelaksanaannya.

b.Memberikan atensi perlunya penyusunan peraturan atau petunjuk pelaksanaan atas implementasi UU No. 6 tahun 2014, misal Perpajakan dan Pengadaan Barang/Jasa.

c.Memberikan atensi perbaikan atas peraturan atau petunjuk pelaksanaan atas implementasi UU No. 6 tahun 2014.

2.  Pemerintah Provinsi :

a.    Melakukan pengawasan dan pembinaan dalam hal:

1)    Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota  yang mengatur Desa

2) Penetapan RAPBD Kabupaten/Kota dalam pembiayaan Desa

3) Pemberian dan Penyaluran Dana Desa, ADD, dan Dana bagi hasil Pajak dan Rertibusi Daerah dari Kabupaten/Kota kepada Desa

4) Peningkatan kapasitasKepala Desa dan perangkat Desa,  BPD, dan lembaga kemasyarakatan

b. Melakukan pengawasan atas penyaluran bantuan keuangan provinsi

3.  Pemerintah Kabupaten/Kota

a. Melakukan pengawasan dan pembinaan dalam hal:

1) Sosialisasi Peraturan-peraturan terkait Pengelolaan Keuangan Desa

2) Penyusunan Perkada Tatacara Penyaluran Dana Desa

3) Penyusunan Perkada Pengadaan Barang/Jasa Desa

4) Penyusunan Perkada Pengelolaan Keuangan Desa

5) Penyusunan Perkada Pengelolaan Kekayaan Milik Desa

6) Inventarisasi Bersama Aset Desa antara Pemkab/kota dengan Pemerintah Desa (Paling lama 2 Thn sejak UU 6/2014 berlaku)

7) Peningkatan Kapasitas SDM SKPD, Kecamatan, dan Aparatur Desa

b. Melakukan pengawasan dan pembinaan pengelolaan Keuangan Desa  dan pendayagunaan Aset Desa

Peran BPKP Dalam Pengawalan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 telah diberi mandat untuk melakukan pengawalan terhadap akuntabilitas keuangan dan pembangunan nasional. Pengawalan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa merupakan implementasi pengawalan prioritas pembangunan nasional. BPKP turut berpartisipasi dan mendukung penuh upaya seluruh Pemerintah Desa untuk dapat menyelenggarakan akuntabilitas keuangan. Karenanya, BPKP telah membuat suatu grand strategy berupa kebijakan dan langkah-langkah konkret dalam mengawal keuangan desa.

Pengawalan Keuangan Desa yang dilakukan oleh BPKP sendiri bertujuan untuk memastikan seluruh ketentuan dan kebijakan dalam mengimplementasikan UU Desa khususnya keuangan desa dapat dilaksanakan dengan baik untuk seluruh tingkatan pemerintahan baik tingkat Pemerintah Pusat (Kementerian/Lembaga), Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa sesuai dengan perannya masing-masing. Khusus untuk tingkat desa, pemerintah desa dapat melaksanakan siklus pengelolaan keuangan desa dengan baik mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan. Jika berhasil dilaksanakan dengan baik maka pengawalan desa akan mencapai tujuan yang diharapkan yaitu Good Village Governance dengan indikator, diantaranya sebagai berikut:

a.Tata kelola keuangan desa yang baik;

b.Perencanaan Desa yang partisipatif, terintegrasi dan selaras dengan perencanaan daerah dan nasional;

c.Berkurangnya penyalahgunaan kekuasaan/kewenangan yang mengakibatkan permasalahan hukum;

d. Mutu pelayanan kepada masyarakat meningkat

4. Langkah-langkah operasional BPKP dalam pengawalan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa yang sudah dilakukan, sebagai berikut:

a.Mengkaji dan menganalisis peraturan terkait pengelolaan keuangan desa

Peraturan yang dikaji dan dianalis berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Permendagri, Permendes PDTT, Peraturan Menteri Keuangan serta peraturan lainnya yang berkaitan seperti Peraturan Kepala LKPP tentang Pengadaan Barang dan Jasa bagi Desa. Hasil kajian berupa identifikasi risiko dan titik-titik kritis dalam pengelolaan keuangan desa.

b.Melakukan Survei Desa

Survei desa dilakukan untuk:

1) Memperoleh gambaran mengenai praktik pengelolaan keuangan desa yang selama ini telah berjalan;

2)Mengidentifikasi permasalahan yang mungkin menghambat pengelolaan keuangan desa mulai dari tahapan perencanaan sampai dengan pelaporan/pertanggungjawaban; dan

3)Memotret kesiapan desa dalam rangka implementasi UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Survei desa dilakukan oleh BPKP sekitar bulan November-Desember Tahun 2014 sebanyak 13 desa di 4 Provinsi yaitu Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan dan Provinsi Papua.

Selain itu dilakukan juga analisis dokumen/laporan atas pelaksanaan keuangan desa yang selama ini dilakukan desa, misalnya peraturan daerah dan peraturan bupati/walikota tentang Alokasi Dana Desa dan lain sebagainya.

c.Menyusun Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa

Berdasarkan kajian serta analisis yang telah dilakukan maka BPKP telah menyusun Juklak Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa. Juklak Bimkon ini menjadi panduan khususnya bagi Perwakilan BPKP untuk melakukan bimbingan dan konsultasi pengelolaan keuangan terhadap pemerintah daerah/desa di daerah wilayahnya masing-masing. Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa berisi flowchart pengelolaan keuangan desa; sistem dan prosedur pengelolaan keuangan desa; Desain format dokumen dan formulir yang diperlukan dalam pengelolaan keuangan desa; serta bagan akun/kode rekening yang digunakan desa.

Dengan Juklak ini diharapkan Perwakilan BPKP dan Pemerintah Daerah dapat memberikan bimbingan dan konsultasi dalam hal:

1) Pemberian dan atau peningkatkan pemahaman mengenai keuangan desa, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan penatausahaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban bagi aparat Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;

2) Pemberian bimbingan teknis bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan-kebijakan terkait pengelolaan keuangan desa;

3) Pemberian bimbingan teknis bagi Perangkat Desa dalam menyusun perencanaan keuangan desa;

4) Pemberian bimbingan teknis bagi Perangkat Desa dalam melakukan penatausahaan keuangan desa;

5) Pemberian bimbingan teknis bagi Perangkat Desa dalam menyusun pelaporan keuangan desa;

6) Pemberian bimbingan teknis bagi Badan Permusyawaratan Desa dalam kaitannya dengan proses penyusunan perencanaan dan pelaporan keuangan desa.

d.  Melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri

Koordinasi dilakukan sehubungan ditemukan adanya ketentuan-ketentuan yang belum lengkap atau belum implementatif dalam pelaksanaannya mulai dari perencanaan hingga pelaporan dan pertanggungjawaban dalam Permendagri 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Berdasarkan analisis dan kajian.

e.  Melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan

Koordinasi dilakukan sehubungan dengan terbitnya PMK 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa. Dalam kaitan perpajakan, juga telah dilakukan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Pajak terkait kewajiban perpajakan bagi bendahara desa.

f.    Pengembangan Aplikasi pengelolaan Keuangan Desa

Pengembangan Aplikasi Sistem Tata Kelola Keuangan Desa telah dipersiapkan sejak awal dalam rangka mengantisipasi penerapan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Persiapan ini selaras dengan adanya perhatian yang lebih dari Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat RI maupun Komisi Pemberantasan Korupsi. Launching aplikasi yang telah dilaksanakan pada tanggal 13 Juli 2015 merupakan jawaban atas pertanyaan pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XI tanggal 30 Maret 2015, yang menanyakan kepastian waktu penyelesaian aplikasi yang dibangun oleh BPKP, serta memenuhi rekomendasi KPK-RI untuk menyusun sistem keuangan desa bersama dengan Kementerian Dalam Negeri.

HASIL PENGAWALAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA  SEBAGAI BAHAN

PEMBUATAN REKOMENDASI STRATEGIS  YANG AKAN DISAMPAIKAN KEPADA PRESIDEN

Leaflet Siskeudes dalam format pdf bisa diunduh di link ini :   

LEAFLET SISKEUDES FORMAT PDF

Buku Petunjuk Operasional Siskeudes

Buku materi pengelolaan keuangan desa

buku kerja praktek pengelolaan keuangan desa dengan Siskeudes

sumber artikel : http://www.bpkp.go.id/sakd/konten/2448/leaflet-simda-desa.bpkp